Perkawinan & Perceraian

Perkawinan Warganegara Indonesia (WNI) Di Belanda

KBRI dalam hal ini, Bidang Konsuler dapat melaksanakan acara pernikahan, apabila kedua calon penganten berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974.  Untuk pernikahan yang dilangsungkan oleh KBRI, maka Bidang Konsuler akan memberikan Buku Nikah kepada kedua penganten sebagaimana Buku Nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam setiap perkawinan yang  dilaksanakan di Indonesia.

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, KBRI tidak diperkenankan melakukan pernikahan,  apabila salah satu atau kedua calon penganten adalah Warga Negara Belanda atau Warga Negara Asing lainnya.

Untuk dapat dilangsungkannya pernikahan oleh Bidang Konsuler, yang berkepentingan harus mengajukan surat permohonan kepada Duta Besar RI di Den Haag, Untuk Perhatian/UP Kepala Bidang Konsuler, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

  • Surat Permohonan dari ayah atau wali calon mempelai wanita
  • Surat Persetujuan menikah dari kedua belah pihak
  • Surat Keterangan untuk menikah dari Kelurahan
  • Surat Keterangan asal usul dari Kelurahan
  • Surat Keterangan orang tua dari Kelurahan
  • Akte Kelahiran asli, masing-masing dari kedua calon penganten berikut foto copynya
  • Foto copy paspor dan ijin tinggal
  • Bagi yang menetap di Belanda, surat keterangan belum menikah dari Gemeente setempat

Setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia, pernikahan harus dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dimana kedua penganten bertempat tinggal. Laporan ke KUA  tidak boleh melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak kedatangan di Indonesia.

Perkawinan Orang Asing Di Indonesia

Pernikahan yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Bagi yang beragama Islam, dilakukan di KUA
  • Bagi yang beragama bukan Islam, pernikahan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, dengan catatan: Pernikahan yang dapat dicatat adalah pernikahan  yang telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum agama masing-masing (pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)
  • Mempunyai izin dari Kedutaan Besar/Konsulat Belanda di Indonesia
  • Mempunyai surat keterangan mengenai status yang bersangkutan (single, duda atau janda) dari Gemeente setempat
  • Mempunyai akte kelahiran
  • Mempunyai paspor yang masih berlaku

Perceraian

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perceraian atas satu perkawinan harus diputuskan oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama di Indonesia.  Walaupun Perwakilan Republik Indonesia, dalam hal ini KBRI diberi hak untuk melaksanakan upacara pernikahan atas dua orang WNI yang beragama Islam, namun KBRI tidak mempunyai  wewenang untuk melaksanakan perceraian atas satu perkawinan yang telah dilakukan.

PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PENGGUGAT DAN TERGUGAT DI LUAR NEGERI. Pasal 66 ayat (4) UU No. 7/1989

  • Dalam hal PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di luar negeri, tetapi perkawinan dilaksanakan di Indonesia. Permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT.
  • PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di luar negeri, dan perkawinan dilaksanakan di luar negeri, namun bukti perkawinan (dalam masa 1 tahun setelah pasangan suami isteri kembali ke wilayah Indonesia), telah didaftarkan/dilaporkan pada KUA,  dimana suami atau isteri tersebut bertempat tinggal.  Permohonan perceraian diajukan kepada  PENGADILAN AGAMA di salah satu wilayah dimana bukti perkawinan telah dilaporkan.
  • PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di luar negeri, dan perkawinan dilaksanakan di luar negeri, namun bukti perkawinan BELUM PERNAH didaftarkan/dilaporkan pada salah satu KUA dimana suami atau isteri bertempat tinggal.  Permohonan perceraian diajukan kepada PENGADILAN AGAMA  JAKARTA PUSAT.


Den Haag, 13 Pebruari 2003

 

sexofogo.com

Follow Us