Pemerintahan

Nama negara

Nama lengkap konvensional: Republik Indonesia
Nama singkat konvenional: Indonesia
Sebelumnya: Netherlands-Indie, Hindia Belanda

Bentuk pemerintahan

republik

Ibukota

Nama: Jakarta
Koordinat geografis: 6 10 S, 106 49 E
Perbedaan waktu: UTC+7 s/ UTC+9
Catatan: Indonesia dibagi ke dalam 3 zona waktu

Pembagian administratif

30 provinsi, 2 daerah istimewa, dan 1 daerah khusus ibukota; Aceh*, Bali, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jakarta Raya**, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Yogyakarta* 

Catatan: menyusul implementasi desentralisasi pada awal 1 Januari 2001, daerah dan kabupaten menjadi kunci unit pemerintahan bertanggung jawab untuk memberikan layanan.

Kemerdekaan

17 Agustus 1945 (dideklarasikan); 27 Desember 1949 (diakui oleh Belanda); catatan - pada Agustus 2005 Belanda mengumumkan bahwa telah mengakui secara de facto Indonesia  telah merdeka pada 17 Agustus 1945

Hari Libur Nasional

H.U.T Kemerdekaan 17 Agustus

Konstitusi

UUD 1945; diganti dengan Konstitusi Federal tahun 1949 dan UUDS 1950, diberlakukan kembali pada 5 Juli 1959, serangkaian amandemen dilakukan pada 2002

Sistem hukum

Sistem hukum sipil berdasarkan pada model Roma-Belanda dan hukum adat.

Partisipasi Organisasi Hukum Internasional

belum mengajukan suatu deklarasi yurisdiksi Mahkamah Internasional; negara non-pihak pada ICCt

Hak pilih

17 tahun, atau sudah menikah

Eksekutif

Kepala Negara: Presiden Susilo Bambang YUDHOYONO, WakilPresiden BOEDIONO (sejak 20 October 2004); catatan - presiden adalah kepala negara merangkap kepala pemerintahan
Kepala Pemerintahan: Presiden Susilo Bambang YUDHOYONO, WakilPresiden BOEDIONO (sejak 20 October 2004); catatan - presiden adalah kepala negara merangkap kepala pemerintahan
Kabinet: Kabinet diangkat oleh presiden
Pemilu: presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa 5 tahun (sesudahnya dapat dipilih lagi untuk masa jabatan kedua) dengan pemilu langsung (pemilu terakhir pada 9 Juli 2009, pemilu berikutnya pada 2014.

Hasil pemilu: Susilo Bambang YUDHOYONO presiden terpilih; persentase suara - Susilo Bambang YUDHOYONO 60,8%, MEGAWATI Sukarnoputri 26,8%, Jusuf KALLA 12,4%

Legislatif

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah majelis tertinggi; terdiri dari anggota DPR dan DPD dan memiliki peran melantik dan memakzulkan presiden dan mengamandemen konstitusi, tetapi tidak menentukan kebijakan nasional; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 560 kursi, anggota dipilih untuk masa bakti 5 tahun, menyusun dan membatalkan UU pada tingkat nasional; Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memberi masukan legislatif kepada DPR mengenai masalah-masalah terkait daerah (132 anggota dari 30 provinsi, 2 daerah istimewa, dan satu daerah khusus ibukota)
Pemilu: terakhir pada 9 April 2009 (berikutnya pada 2014)
Hasil pemilu: persentase suara per partai - PD 20,9%, GOLKAR 14,5%, PDI-P 14,0%, PKS 7,9%, PAN 6,0%, PPP 5,3%, PKB 4,9%, GERINDRA 4,5%, HANURA 3,8%, lain-lain 18,2%; kursi per partai - PD 148, GOLKAR 107, PDI-P 94, PKS 57, PAN 46, PPP 37, PKB 28, GERINDRA 26, HANURA 17 

Catatan: 29 partai lainnya memperoleh kurang dari 2,5% suara, sehingga tidak mendapat kursi; menurut aturan pemilu, jumlah kursi yang dimenangkan tidak selalu mengikuti persentase suara yang diterima oleh partai.

Hukum

Mahkamah Agung adalah pengadilan akhir banding tetapi tidak memiliki kekuasaan judicial review. Pada Maret 2004 Mahkamah Agung menerima tanggung jawab administrasi dan keuangan sistem pengadilan rendah dari Menteri Hukum dan HAM, Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan judicial review, yurisdiksi atas hasil pemilu, meninjau tindakan memberhentikan presiden, Pengadilan Tenaga Kerja di bawah pengawasan Mahkamah Agung mulai berfungsi pada Januari 2006, Pengadilan Anti-korupsi memiliki yurisdiksi atas kasus korupsi yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Partai politik dan pemimpinnya

PD [Anas URANINGRUM]; Partai GOLKAR [Aburizal BAKRIE]; GERINDRA [SUHARDI]; PDI-P [MEGAWATI Sukarnoputri]; PKB [Muhaiman ISKANDAR]; PAN [Hatta RAJASA]; HANURA [WIRANTO]; PKS [Luthfi Hasan ISHAQ]; PPP [Suryadharma ALI]

Kelompok penekan politik

KontraS; Indonesia Corruption Watch (ICW); WALHI; FPI; Bendera

Partisipasi Organisasi Internasional

ADB, APEC, ARF, ASEAN, BIS, CICA (observer), CP, D-8, EAS, FAO, G-11, G-15, G-20, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (observer), IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUSCO, NAM, OIC, OPCW, PIF (partner), UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Perwakilan diplomatik di Belanda

Kepala Perwakilan: Duta Besar H.E. Retno Lestari Priansari MARSUDI 
Kantor: Tobias Asserlaan 8, 2517KC, The Hague 
Telepon: +31.70.3108100
Fax: +31.70.3643331

Deskripsi bendera

Dua belah horisontal setara merah (atas) dan putih, warna bendera berasal dari Kerajaan Majapahit pada abad 13-15M, merah melambangkan keteguhan hati, putih mewakili kemurnian.

Catatan: mirip dengan bendera Monaco, yang lebih pendek, juga mirip dengan bendera Polandia, yang putih (atas) dan merah (bawah).

Lagu kebangsaan

Nama: "Indonesia Raya"
Lirik/musik: Wage Rudolf SOEPRATMAN
Catatan: diresmikan 1945

Kelompok

All, APLAA, Asia Timur/Asia Tenggara

sexofogo.com

Follow Us